Oleh: Fahmi Salim, Direktur Baitul Maqdis Institute

MKI Media — Di tengah arus besar geopolitik global yang semakin keras dan sering kali ditentukan oleh kalkulasi kepentingan semata, saya semakin meyakini bahwa isu Palestina tetap menjadi salah satu ujian paling jernih bagi nurani kemanusiaan dunia. Palestina bukan sekadar konflik perebutan wilayah. Ia adalah cermin yang memantulkan sejauh mana manusia modern masih bersedia berdiri di atas prinsip keadilan.

Karena itulah, ketika saya mendampingi delegasi Palestina yang dipimpin Dr. Taysir Hamdan Sulaiman bertemu Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon pada 5 Mei 2026, saya memandang pertemuan itu bukan sekadar agenda kelembagaan biasa. Saya melihatnya sebagai bagian dari tanggung jawab sejarah bangsa Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Kunjungan Dr. Taysir Sulaiman di Indonesia yang disambut langsung oleh Menteri Fadli Zon bagi saya adalah momentum yang membahagiakan ditengah rumor tak sedap perihal ditolaknya visa masuk RI delegasi Palestina yang dipimpin Dr. Bassim Naim, mantan Menkes Palestina yang memfasilitasi berdirinya RS Indonesia di Gaza pada tahun 2011 silam. Karena Dr. Taysir bukan sosok sembarangan. Ia adalah teman sejawat banyak pemimpin Hamas yang mendekam di penjara zionis Israel selama 19 tahun. Ia pernah satu sel dengan alm. Yahya Sinwar dan tokoh perjuangan lainnya, dan keluar dari tahanan dalam paket pertukaran 1047 tawanan Palestina dengan seorang kopral zionis Gilad Shalit yang fenomenal pada periode Oktober dan Desember 2011.

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menempatkan Palestina dalam posisi yang sangat istimewa dalam politik luar negeri kita. Dukungan kepada Palestina bukan sekadar sikap diplomatik, melainkan bagian dari identitas moral bangsa yang tertanam dalam konstitusi dan hidup dalam kesadaran kolektif rakyat Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan bahwa dukungan terhadap Palestina tidak boleh berhenti pada slogan solidaritas atau pernyataan politik simbolik. Dukungan itu harus diterjemahkan menjadi langkah-langkah strategis yang berkelanjutan—baik melalui jalur kemanusiaan, pendidikan, diplomasi budaya, maupun penguatan kesadaran publik.

Saya meyakini bahwa perjuangan Palestina hari ini tidak hanya berlangsung di medan perang, tetapi juga di medan narasi dan ingatan sejarah. Karena itu, saya mengusulkan kepada Menteri Kebudayaan gagasan pembangunan Museum Genosida Palestina di Indonesia.

Bagi saya, museum tersebut bukan sekadar bangunan fisik atau proyek budaya biasa. Ia adalah ikhtiar merawat ingatan kolektif umat manusia agar tragedi kemanusiaan di Palestina tidak dibiarkan tenggelam dalam kebisingan geopolitik global. Sejarah menunjukkan bahwa ketika tragedi dilupakan, maka jalan bagi pengulangan kezaliman akan terbuka kembali.

Saya menyampaikan kepada Menteri bahwa bangsa Indonesia memiliki modal moral yang sangat besar untuk menjadi pusat solidaritas dunia terhadap Palestina. Dukungan rakyat Indonesia kepada Palestina selama ini sangat kuat dan melintasi batas organisasi, mazhab, bahkan latar belakang politik. Ini adalah energi kebangsaan yang harus dikelola menjadi gerakan peradaban.

Alhamdulillah, saya melihat respons pemerintah cukup konstruktif. Menteri Kebudayaan menyampaikan ketertarikannya terhadap usulan pembangunan Museum Genosida Palestina serta dukungan terhadap berbagai program kemanusiaan dan edukasi publik terkait Palestina.

Dalam pertemuan itu juga dibahas penguatan fasilitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Al-Quds serta pembukaan ruang seminar kemanusiaan dan studi Palestina di berbagai perguruan tinggi Indonesia. Menurut saya, langkah-langkah seperti ini penting agar isu Palestina tidak hanya hadir dalam momentum emosional sesaat, tetapi menjadi bagian dari kesadaran intelektual generasi muda Indonesia.

Saya juga mengapresiasi penjelasan pemerintah yang disampaikan Menteri Fadli Zon, mengenai rencana pengiriman misi kemanusiaan Indonesia ke Gaza yang difokuskan pada unit medis dan rekonstruksi, bukan unit kapasitas tempur yang bisa disalahpahami atau disalahfungsikan untuk melucuti senjata sehingga berpotensi terjadi gesekan serius antara pasukan TNI yang bertugas dengan rakyat Gaza yang sangat menghormati rakyat dan pemimpin Indonesia. Di tengah kehancuran yang dialami Gaza, dunia memang membutuhkan lebih banyak aksi nyata daripada sekadar retorika.

Namun saya juga menyadari bahwa tantangan perjuangan Palestina ke depan tidak ringan. Dunia saat ini bergerak dalam konfigurasi kekuatan yang sangat kompleks. Dalam banyak kasus, kepentingan politik dan ekonomi global sering kali lebih dominan daripada suara keadilan.

Karena itu saya berpandangan bahwa Indonesia harus terus menjaga posisi moralnya. Dunia hari ini tidak hanya membutuhkan negara yang kuat secara ekonomi atau militer, tetapi juga negara yang memiliki keberanian moral untuk tetap berpihak kepada keadilan, bahkan ketika sikap itu tidak selalu sejalan dengan arus besar geopolitik internasional.

Saya percaya, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki potensi besar untuk memainkan peran tersebut. Bukan hanya karena sejarah dan konstitusi kita, tetapi karena rakyat Indonesia masih memiliki empati yang hidup terhadap penderitaan bangsa lain.

Pada akhirnya, Palestina bukan hanya tentang sebuah wilayah yang terjajah. Palestina adalah bagian dari narasi besar umat manusia tentang keadilan, kemerdekaan, dan martabat kemanusiaan. Cara dunia memperlakukan Palestina akan menjadi ukuran arah moral peradaban global itu sendiri.

Dan saya percaya, menjaga komitmen terhadap Palestina pada hakikatnya adalah menjaga nurani dunia agar tidak benar-benar padam di tengah zaman yang semakin pragmatis.

Wallahu a’lam.

Jakarta, 8 Mei 2026